Dalam dunia perbankan yang penuh dinamika dan kompleksitas hukum, kemampuan untuk menegosiasikan serta meninjau kontrak bisnis secara cermat menjadi keahlian krusial bagi divisi hukum maupun unit bisnis. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh tentang teknik negosiasi kontrak, identifikasi klausul penting dan berisiko, serta strategi mitigasi melalui peninjauan kontrak yang efektif. Peserta akan dilatih untuk mengenali celah hukum, ketidakseimbangan kewajiban, dan potensi sengketa dalam berbagai jenis perjanjian yang umum di sektor perbankan, seperti perjanjian kredit, kerja sama, dan jaminan.
Melalui pendekatan teoritis dan studi kasus aktual, pelatihan ini juga akan mengembangkan kemampuan komunikasi dan strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam forum formal maupun informal. Selain itu, peserta akan dibekali teknik penyusunan addendum dan amandemen kontrak yang sah secara hukum serta kiat dalam menyusun klausul penyelesaian sengketa, pembatalan kontrak, dan force majeure secara profesional dan berpihak pada kepentingan bank.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta terhadap struktur dan isi kontrak bisnis perbankan yang efektif dan sesuai hukum.
- Membekali peserta dengan keterampilan teknis untuk melakukan review kontrak secara kritis dan sistematis.
- Mengembangkan kemampuan negosiasi yang strategis dalam menjaga posisi dan kepentingan hukum bank.
- Meminimalkan potensi risiko hukum dan sengketa melalui kontrak yang disusun dan dinegosiasikan secara cermat.
Materi Pokok
- Prinsip-prinsip dasar hukum kontrak dalam konteks perbankan.
- Jenis-jenis kontrak bisnis yang umum di bank (kredit, kerja sama, jaminan, dll).
- Identifikasi klausul krusial dan berisiko dalam kontrak perbankan.
- Teknik dan strategi review kontrak dari perspektif legal risk.
- Strategi negosiasi kontrak: komunikasi, posisi tawar, dan win-win solution.
- Studi kasus: analisis kontrak kerja sama yang berpotensi merugikan bank.
- Penyusunan addendum, amandemen, dan klausul perlindungan hukum bank.
- Etika dan peran divisi hukum dalam negosiasi lintas unit.
