Bank berkewajiban menyusun peraturan internal perkreditan yang akan dipakai sebagai pedoman staf credit officer, marketing, atau pejabat perkreditan lain. Peraturan tersebut selain tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia, juga harus dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kebijakan dan prosedur ini berfungsi sebagai acuan bagi pejabat perkreditan dalam menjalankan perannya baik sebagai unit bisnis, unit risiko, maupun unit support atau credit operation. Dengan mengikuti kebijakan dan prosedur tersebut, diharapkan kualitas kredit yang diberikan menjadi lebih baik sehingga pendapatan bunga bank dapat meningkat.
Pelatihan ini memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai hal-hal yang perlu dibahas dan dimasukkan dalam penyusunan kebijakan serta prosedur perkreditan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.
Tujuan
- Memahami pengertian dan manfaat dari kebijakan dan prosedur perkreditan.
- Memahami ketentuan perkreditan yang bersumber dari Bank Indonesia / Pemerintah.
- Melakukan perubahan terhadap ketentuan intern bank yang ada bila terjadi penyimpangan.
- Melakukan evaluasi apakah kebijakan dan prosedur yang berlaku selama ini sudah tepat.
- Menyusun kebijakan dan prosedur perkreditan bank yang dapat dipakai sebagai pedoman di unit bisnis, unit risiko, administrasi kredit, dan lainnya untuk menjalankan fungsinya masing-masing.
Materi Pokok
- Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan
- Organisasi dan Manajemen Perkreditan
- Kebijakan Pokok Perkreditan
- Kebijakan Persetujuan Kredit
- Kebijakan Kredit yang Dihindari, Berisiko Tinggi, dan Dilarang
- Dokumentasi dan Administrasi Kredit
- Kebijakan Agunan dan Asuransi
- Pengawasan Kredit
- Penanganan Kredit Bermasalah
