Penyusunan Kontrak Pengadaan Perbankan yang Sesuai dengan Ketentuan OJK, Peraturan Presiden, dan Best Practices Industri

Pelatihan ini dirancang khusus untuk insan perbankan yang terlibat dalam proses
pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi legal, procurement, compliance, maupun
operasional. Dalam lingkungan perbankan yang kompleks dan sangat teregulasi, penyusunan
kontrak pengadaan harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta mengadopsi best practices
industri.

Selain itu, pelatihan ini juga mengadopsi nilai-nilai yang tercantum dalam Peraturan
Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025 sebagai rujukan prinsip umum
pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efisien.

Peserta akan mempelajari komponen penting dalam penyusunan kontrak,
pemanfaatan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (TTE) sesuai POJK 26/2024, serta
strategi mitigasi risiko hukum dan operasional dalam kontrak pengadaan.

Tujuan

• Memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur kontrak pengadaan di sektor perbankan, termasuk POJK dan Perpres yang relevan.
• Menguasai teknik menyusun kontrak pengadaan yang efektif dan sesuai dengan standar industri perbankan.
• Mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kontraktual.
• Menerapkan penggunaan dokumen elektronik dan TTE dalam perjanjian pengadaan sesuai ketentuan OJK.
• Mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum dan operasional dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.
• Mengembangkan standar dokumen dan template kontrak untuk efisiensi dan kepastian hukum dalam proses pengadaan internal bank.

Materi Pokok

• Pengantar Kontrak Pengadaan di Sektor Perbankan
  • Karakteristik pengadaan di lembaga keuangan dan perbankan
  • Tantangan dan risiko dalam proses pengadaan
  • Peran penting kontrak dalam manajemen vendor dan compliance
• Kerangka Hukum dan Regulasi
  1. Regulasi Perbankan:
     • POJK 26/2024: Pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian digital dalam transaksi bank
     • Prinsip GCG (Good Corporate Governance) dan manajemen risiko dalam kontrak
     • Peran unit legal dan procurement compliance dalam bank
  2. Regulasi Pemerintah (Referensi Prinsip):
     • Perpres No. 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     • Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang perubahan pengadaan: e-procurement, inklusi UMKM, audit dan efisiensi
     • Relevansi prinsip-prinsip Perpres untuk dunia perbankan (transparansi, akuntabilitas, nilai manfaat)
• Komponen Penting dalam Penyusunan Kontrak Pengadaan
  • Jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa perbankan (kontrak payung, kontrak lumpsum, dsb.)
  • Struktur dokumen kontrak: ruang lingkup, harga, termin pembayaran, SLA, penalti, dan ketentuan terminasi
  • Klausul kritis: jaminan pelaksanaan, kerahasiaan data, pemenuhan regulasi OJK, serta dispute resolution
• Digitalisasi dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
  • Implementasi POJK 26/2024 dalam penggunaan dokumen elektronik dan TTE
  • Syarat sahnya perjanjian elektronik dan validasi kontrak digital
  • Studi kasus penerapan kontrak elektronik dalam pengadaan TI dan outsourcing
• Risiko Hukum dan Mitigasinya
  • Risiko hukum dalam kontrak pengadaan: vendor default, force majeure, fraud
  • Teknik mitigasi risiko melalui desain klausul hukum
  • Peran internal audit dan legal review dalam proses pengadaan
• Studi Kasus & Praktik Penyusunan Kontrak
  • Latihan: Menyusun kontrak pengadaan berbasis proyek (contoh: pengadaan software banking, layanan keamanan, atau jasa training)
  • Simulasi evaluasi kontrak vendor berdasarkan prinsip Perpres dan ketentuan OJK
• Evaluasi
  • Integrasi sistem e-procurement di bank untuk penguatan governance