Pelatihan ini dirancang untuk membekali Direksi, Komisaris, Corporate Secretary, dan Head of Legal dalam mengambil keputusan strategis di tengah lingkungan regulasi yang semakin ketat, digital, dan berisiko tinggi. Di era UU P2SK, UU Perlindungan Data Pribadi, serta penguatan kewenangan OJK dan PPATK, setiap keputusan bisnis—mulai dari pembiayaan, produk baru, kerja sama digital, hingga restrukturisasi—memiliki potensi konsekuensi hukum, baik pidana, perdata, maupun sanksi regulator. Tanpa strategi hukum yang tepat, keputusan yang secara bisnis terlihat wajar dapat berujung pada pemeriksaan, denda, atau bahkan pertanggungjawaban pribadi Direksi dan Komisaris.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari bagaimana membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis risiko hukum dan bagaimana menyiapkan pertahanan hukum (regulatory defense) jika institusi diperiksa oleh OJK, PPATK, atau aparat penegak hukum. Peserta akan memahami bagaimana menyusun dokumentasi keputusan, legal opinion, dan governance framework yang mampu melindungi manajemen dan institusi dari tuduhan kelalaian, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan wewenang.
Tujuan
- Meningkatkan kemampuan Direksi dan manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang aman secara hukum dan regulasi.
- Memahami batas tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi Direksi dan Komisaris dalam keputusan korporasi.
- Membekali peserta dengan strategi menghadapi pemeriksaan dan penyelidikan regulator.
- Membangun sistem dokumentasi dan governance yang melindungi manajemen dari risiko hukum.
- Mengurangi potensi sengketa, sanksi OJK, dan eskalasi ke proses pidana.
Materi Pokok
- Kerangka hukum pengambilan keputusan Direksi dan Komisaris di era UU P2SK dan penguatan OJK.
- Personal liability: kapan keputusan bisnis bisa menjadi risiko pidana dan perdata.
- Legal risk assessment dalam pembiayaan, investasi, dan pengembangan produk.
- Penyusunan board resolution, legal opinion, dan decision paper yang aman secara hukum.
- Governance, conflict of interest, dan mitigasi tuduhan kelalaian.
- Strategi menghadapi pemeriksaan OJK, PPATK, dan audit regulator.
- Regulatory defense: menyiapkan argumen hukum dan dokumen pendukung.
- Studi kasus.
