Dalam lanskap industri keuangan yang semakin digital dan terbuka, ancaman kejahatan siber (cyber crime) menjadi salah satu risiko sistemik yang paling signifikan. Bank dan lembaga keuangan kini tidak hanya menghadapi risiko teknis, tetapi juga risiko hukum yang kompleks akibat serangan siber, termasuk peretasan sistem (hacking), social engineering (phishing, vishing), pencurian data nasabah, skimming, ransomware, hingga penyalahgunaan rekening sebagai sarana tindak pidana. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi hukum, hilangnya kepercayaan publik, dan kerusakan reputasi institusi. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dari divisi hukum, kepatuhan, dan keamanan informasi dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap cyber crime di sektor keuangan, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator. Pelatihan ini akan membahas kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur kejahatan siber, dengan penekanan pada peran institusi keuangan dalam mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti insiden siber secara hukum. Peserta akan diajak untuk memahami bentuk-bentuk tindak pidana siber yang paling relevan di sektor keuangan, teknik identifikasi jejak digital (digital forensics), serta proses pembuktian hukum yang sah secara prosedural. Pelatihan juga akan membahas hubungan kerja antara bank dan otoritas seperti OJK, BI, BSSN, dan kepolisian dalam konteks investigasi kasus. Dengan studi kasus aktual, peserta diharapkan dapat merancang respons hukum yang cepat, terukur, dan strategis, sekaligus memperkuat kebijakan internal untuk memperkecil risiko hukum akibat insiden cyber. Kesiapan hukum menghadapi kejahatan siber bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang melekat pada tata kelola risiko lembaga keuangan modern.