Peningkatan tekanan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik, perlambatan pertumbuhan di berbagai negara, volatilitas suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta dampak lanjutan transformasi digital terhadap model bisnis debitur diproyeksikan akan semakin kompleks pada tahun 2026. Perubahan pola konsumsi, pergeseran rantai pasok, serta disrupsi teknologi yang memaksa banyak perusahaan melakukan pivot bisnis secara agresif juga berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar, restrukturisasi utang massal, hingga lonjakan permohonan Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam konteks tersebut, bank sebagai kreditur tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif atau remedial konvensional, tetapi harus mampu mengambil langkah hukum yang cepat, terukur, dan berbasis strategi jangka panjang untuk melindungi eksposur kredit yang signifikan, menjaga nilai dan keberlanjutan agunan, serta meminimalkan kerugian finansial maupun dampak reputasi yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Proses kepailitan dan PKPU pada praktiknya bukan semata-mata isu litigasi di pengadilan niaga, melainkan arena strategis yang melibatkan negosiasi intensif, penentuan posisi hukum sebagai kreditur separatis, preferen, atau konkuren, serta koordinasi lintas fungsi yang solid antara Divisi Legal, Kredit, Remedial, Manajemen Risiko, hingga manajemen puncak dalam menentukan arah penyelamatan atau pemulihan aset. Dalam praktik penanganannya, keberhasilan perlindungan kepentingan bank sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan dokumentasi kredit sejak awal pemberian fasilitas, ketepatan pengikatan jaminan kebendaan, kekuatan klausul perjanjian, strategi pembuktian piutang dalam proses verifikasi tagihan, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika dan taktik persidangan niaga yang sering kali berlangsung cepat dan penuh tekanan. Divisi Hukum dituntut untuk memahami secara komprehensif setiap tahapan permohonan PKPU dan kepailitan, mulai dari pengajuan permohonan, penetapan pengurus atau kurator, proses pencocokan piutang, mekanisme rapat kreditur dan voting rencana perdamaian, hingga potensi sengketa turunan seperti gugatan renvoi atau actio pauliana. Selain itu, kemampuan membaca proposal perdamaian secara kritis, mengukur kelayakan restrukturisasi, serta merancang strategi menghadapi kurator dan pengurus menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat pemulihan (recovery rate) bank. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta dalam merumuskan langkah preventif maupun represif yang sistematis dan terintegrasi, sehingga posisi hukum bank tetap kuat, defensible, dan optimal dalam setiap tahapan proses kepailitan dan PKPU di tahun 2026 dan seterusnya, sekaligus menjaga stabilitas keuangan dan reputasi institusi di tengah dinamika ekonomi yang semakin menantang.