Aspek Legal dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

31 August - 01 September 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Deskripsi

Manajemen Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan aktifitas pemenuhan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pembelian barang/pelaksanaan pekerjaan jasa atau barang dan jasa. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa berbeda beda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Perbedaan ini bergantung dari jenis dan sektor organisasi berada, seperti : organisasi pemerintah, organisasi badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi berorientasi profit dalam tingkatan sektor primer, sektor sekunder dan tertier. Sehingga pemahaman tentang lingkungan dan konteks organisasi merupakan persyaratan penting dalam pengadaan barang/jasa. Dalam aktifitas pengadaan barang/jasa di suatu ekosistem pengadaan, terdapat berbagai pihak baik yang terlibat langsung atau pihak-pihak yang terkena dampak baik positif dan negatif dari aktifitas pengadaan. Setiap pihak dalam lingkungan pengadaan yang melakukan kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh antara pemilik pekerjaan/pembeli dengan penyedia (vendor/Kontraktor/konsultan dll). Tugas dan tanggung jawab tersebut dituangkan kedalam kontrak pengadan barang/jasa antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dari persfektif pembeli, tentu selain ingin memenuhi objective organisasi; dalam waktu bersamaan terdapat serangkaian hukum mencakup: undang-undang, peraturan, kebijakan,prosedur yang harus ditaati ketika melakukan proses pengadaan barang/jasa, termasuk dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD merupakan satu aspek yang sangat penting bagi pelaku pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan suatu organisasi BUMD dengan tetap mengindahkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemahaman terhadap Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD secara menyeluruh merupakan keharusan bagi pengambil keputusan dan personil pelaksana pengadaan pada organisasi BUMD.

Tujuan

Memahami Risiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa
Mengetahui Potensi Penyimpangan dan kaitannya dengan delik Perdata dan Pidana
Aspek legal dalam prosedur pengambilan aset daerah
Memahami organisasi dan lingkungan pengadaan barang/jasa
Melakukan pengelolaan Pengadaan pada organisasi BUMD
Memahami Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Mampu melakukan Pengendalian dan Pelaksanaan Kontrak
Mengerti aspek Hukum Kontrak
Mengetahui Sumber Hukum Pengadaan Barang /Jasa pada BUMD serta Sumber Hukum Pengadaaan barang & jasa (Konstruksi)
Memiliki awareness tentang Potensi Penyimpangan dan Kaitannya dengan Bidang Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana
Memahami organisasi dan lingkungan pengadaan barang/jasa
Melakukan pengelolaan Pengadaan pada organisasi BUMD
Memahami Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Mampu melakukan Pengendalian dan Pelaksanaan Kontrak
Mengerti aspek Hukum Kontrak
Mengetahui Sumber Hukum Pengadaan Barang /Jasa pada BUMD serta Sumber Hukum Pengadaaan barang & jasa (Konstruksi)
Memiliki awareness tentang Potensi Penyimpangan dan Kaitannya dengan Bidang Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana

Materi

Pengantar / Gambaran Umum

Memahami organisasi dan lingkungan pengadaan barang/jasa
Gambaran umum Manajemen Pengadaan
Berbagai jenis organisasi
Pengaruh organisasi dan Manajemen Pengadaan
Garis besar Manajemen Pengadaan
Kebutuhan pengadaan barang/jasa pada organisasi
Prinsip pengadaan yang ideal

Manajemen Pengadaan pada BUMD

Pengertian BUMD
Status kepemilikan BUMD dan pola operasional
Kelembagaan dan Peraturan dalam BUMD
Kerangka aturan Nasional Tentang Pengadaan
Peraturan terkait Manajemen Pengadaan pada BUMD
Pentingnya Manajemen Pengadaan pada BUMD

Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian Kontrak
Unsur-unsur Dalam Kontrak (Elements of Contract)
Asas-asas Hukum Kontrak (Contract Law Principles)
Syarat Sah Suatu Kontrak (Pasal 1320 KUH Perdata)
Jenis Kontrak Pengadaan
Tahap Pembuatan Dokumen Kontrak
Struktur Kontrak
Dokumen Kontrak pengadaan barang/jasa
Dokumen Pendukung kontrak pengadaan barang/jasa
Proses penandatanganan Kontrak pengadaan barang/jasa

Pengendalian dan Pelaksanaan Kontrak

Pengertian pengendalian dan pelaksanaan kontrak barang/jasa
Dokumen pendukung dalam pengendalian dan pelaksanaan kontrak barang/jasa
Risiko dalam pengendalian dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
Adminisitrasi kontrak pengadaan barang/jasa
Metode penyelesaian perselisihan dalam kontrak pengadaan barang/jasa

Hukum Kontrak

Kontrak dalam civil law
Kontrak dalam common law
Dasar Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
Hubungan Hukum Kontrak Nasional dengan Hukum Kontrak Internasional
Konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan

Sumber Hukum Pengadaan Barang /Jasa pada BUMD

Untuk Dana Yang Berasal dari APBN/APBD

Prinsip Swakelola, Tata Cara Pemilihan Penyedia, Prinsip dan Etika, Penggunaan produk dalam negri, Penentuan Spesifikasi dan HPS, Jaminan dan Koreksi Aritmatik

Untuk Dana Yang Berasal dari otonom BUMD

Pelakasanaan Pengadaan Barang/Jasa, Penunjukkan Langsung, Dll

Sumber Hukum Pengadaaan barang & jasa (Konstruksi)

Aspek Legal, Undang-undang dan Peraturan tentang Jasa Konstruksi, Bentuk-bentuk kontrak konstruksi, Perbuatan Melawan Hukum dalam pengadaan konstruksi

Potensi Penyimpangan dan Kaitannya dengan Bidang Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana

Sumber-sumber potensial korupsi dalam pengadaan barang/jasa
Potensi penyimpangan : pada tahap inisial, perencanaan ,eksekusi, dan penunjukkan pemenang

Peserta

Divisi Legal

Divisi Procurement

Divisi Compliance

Divisi Internal Audit

Divisi Risk Management

Divisi General Affairs

Divisi Corporate Secretary

Metode

• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test

Fasilitas

• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan