Perkembangan teknologi blockchain dan smart contracts telah membawa perubahan fundamental dalam cara transaksi keuangan dilakukan, dari yang sebelumnya berbasis kepercayaan dan dokumen tertulis menjadi berbasis kode (code-based execution) yang bersifat otomatis, transparan, dan terdesentralisasi. Dalam konteks industri perbankan, inovasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Namun di sisi lain, penggunaan smart contracts juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait validitas perjanjian, kekuatan pembuktian, yurisdiksi, serta kesesuaian dengan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia.

Pelatihan ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Divisi Hukum Perbankan mengenai bagaimana smart contracts diposisikan dalam sistem hukum nasional, termasuk analisis terhadap prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata, pengakuan dokumen elektronik berdasarkan UU ITE, serta keterkaitannya dengan regulasi sektor keuangan terkini seperti UU P2SK, ketentuan OJK, dan kebijakan Bank Indonesia. Peserta akan diajak untuk mengeksplorasi apakah smart contracts dapat memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, bagaimana kekuatan eksekusinya di mata hukum, serta bagaimana mekanisme pembuktian apabila terjadi sengketa.

Selain aspek normatif, pelatihan ini juga menyoroti berbagai risiko hukum yang berpotensi muncul dari implementasi smart contracts, seperti risiko kesalahan kode (coding error), ketidaksesuaian antara maksud hukum dengan logika pemrograman, isu perlindungan data pribadi, serta tantangan lintas yurisdiksi dalam transaksi berbasis blockchain. Dalam hal ini, peserta akan dibekali dengan pendekatan risk-based dan strategi mitigasi yang relevan, termasuk peran penting Divisi Hukum dalam memastikan governance, compliance, dan legal control berjalan secara efektif dalam proyek digital berbasis blockchain.