Aspek Hukum Perkreditan dan Sertipikat Elektronik dalam Transaksi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan dan Sertipikat Elektronik dalam Transaksi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan dan Sertipikat Elektronik dalam Transaksi Kredit

28-29 Mei 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek layanan perbankan, termasuk dalam proses pemberian kredit. Salah satu inovasi yang berdampak signifikan adalah penerapan sertipikat elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mulai menggantikan sertipikat tanah fisik. Dalam konteks ini, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum perkreditan, serta implikasi hukum dan teknis dari penggunaan sertipikat elektronik sebagai agunan kredit.

Pelatihan ini akan membekali peserta—baik dari divisi legal, kredit, maupun notaris—dengan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, prosedur penggunaan sertipikat elektronik, serta potensi risiko dan strategi mitigasinya. Selain itu, peserta akan mempelajari integrasi sistem elektronik dengan layanan perbankan dan kantor pertanahan, serta peran PPAT dalam proses digitalisasi tersebut. Studi kasus dan pembahasan yuridis akan memperkuat pemahaman praktis agar lembaga keuangan dapat tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dalam era digital.

Tujuan

  • Memberikan pemahaman tentang kerangka hukum pemberian kredit di sektor perbankan
  • Menjelaskan dasar hukum dan implementasi sertipikat elektronik dalam pembiayaan kredit.
  • Mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam penggunaan sertipikat elektronik sebagai agunan.
  • Membekali peserta dengan kemampuan melakukan analisis legal terhadap dokumen elektronik dalam transaksi kredit
  • Menyediakan wawasan praktis tentang koordinasi antara bank, notaris/PPAT, dan BPN dalam proses kredit berbasis sertipikat elektronik

Materi

1. Pengantar Hukum Perbankan dan Perkreditan

  • Prinsip hukum dalam pemberian kredit (prudential banking)
  • Jenis-jenis kredit dan agunan
  • Perjanjian kredit dan jaminan dalam sistem hukum Indonesia

2. Sertipikat Elektronik: Dasar Hukum dan Regulasi

  • Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
  • Peran dan tanggung jawab Kantor Pertanahan
  • Validitas hukum dan pembuktian dalam konteks digital

3. Sertipikat Elektronik dalam Transaksi Kredit

  • Prosedur penggunaan sertipikat elektronik sebagai agunan
  • Integrasi sistem perbankan dengan sistem elektronik BPN
  • Tata cara pengecekan keaslian dan keabsahan sertipikat elektronik

4. Peran Notaris dan PPAT dalam Sistem Elektronik

  • Mekanisme pembuatan akta dan pengikatan jaminan dengan sertipikat elektronik
  • Tanda tangan elektronik dan kekuatan pembuktian akta otentik
  • Tantangan implementasi di lapangan

5. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi

  • Risiko sengketa atas agunan berbasis sertipikat elektronik
  • Pengamanan hak tanggungan dalam konteks digital
  • Antisipasi terhadap potensi pemalsuan atau gangguan sistem elektronik

6. Studi Kasus dan Diskusi Interaktif

  • Kasus sengketa atau pelanggaran terkait sertipikat elektronik
  • Simulasi analisis dokumen kredit dengan jaminan elektronik

Peserta

  • Divisi Legal
  • Divisi Credit Administration
  • Divisi Credit Risk
  • Divisi Compliance
  • Divisi Information Technology (IT)

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan