Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total kese-luruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56 juta unit (BPS, 2012). UMKM mem-iliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang lebih besar daripada sektor Usaha Enter-prise yakni sebesar 8.362.746 orang dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia. Kemampuan diversifikasi usaha dengan didukung aset yang lebih besar membuat UMKM tingkat menengah mempunyai fleksibilitas dalam mengantisipasi fluktuasi per-mintaan. Sementara itu, usaha kecil cenderung hanya mempunyai satu unit usaha se-hingga penurunan permintaaan dapat menyebabkan penghentian aktivitas operasional UMKM tersebut. Oleh karena itu, secara umum UMKM mempunyai tingkat survivability yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Perkembangan dan kemampuan bertahan membutuhkan peningkatan akses keuangan yang merupakan persoalan penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan akses keuangan, pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan diantaranya skema penjaminan kredit oleh pemerintah, subsidi suku bunga kredit bank bagi UKM, pendirian lembaga keuangan khusus bagi UKM, dan skema insentif pajak bagi sektor UKM prioritas. Dalam Perkembangannya peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM ini tentu ada yang berhasil maupun tidak, maka dilakukan identifikasi dan analisis UMKM yang berhak mendapatkan kredit dari lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM tersebut.