Wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risikoTPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap : Nasabah, Negara atau area geografis, Produk, jasa, transaksi atau Jaringan distribusi Dalam melaksanakan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM wajib untuk Mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual oleh PJK; Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; Mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Mengkinikan penilaian risiko di atas dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam satu tahun, disesuaikan, dengan kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional. Wajib Menyusun dan Menyampaikan Individual Risk Assessment (IRA) Dalam melaksanakan identifikasi, menilai, dan memahami risikoTPPU, TPPT, dan/atau PPSPM wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sektoral, (Pasal 4 ayat 4 POJK No. 8 Tahun 2023) (Sanksi Bab V, 8) Wajib menyampaikan dokumen penilaian risiko TPPU,TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih. Untuk pertama kali menyampaikan laporan paling lambat tanggal 14 Juni 2024 Disiapkan template untuk membantu penyusunan Individual Risk Assessment (IRA)