Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai upaya mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih efisien, berdaya saing, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Bank Umum lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha. POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian Bank Digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking
Rencana Korporasi Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia Bank Digital Kepemilikan Dan Perubahan Modal Bank BHI Tata cara Pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status jaringan kantor Sinergi Perbankan Penyampaian Perizinan Dan Laporan. Transformasi Jaringan Kantor dengan Layanan Digital. Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Perusahaan tentang pengembangan jaringan Kantor. Pengelompokan Bank Penyusunan klasifikasi jaringan kantor berdasarkan lingkup kegiatan yang diselenggarakan.
Divisi Digital Transformation
Divisi Strategic Planning
Divisi Corporate Planning
Divisi Operations
Divisi Information Technology (IT)
Divisi Business Development
Divisi Organization Development
• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test
• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch