Perlunakan ketentuan mengenai rahasia bank merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 564/KMK.04/2004 tanggal 26 Desember 2004. Rahasia perbankan semula bertujuan untukmelindungi kepentingan nasabah secara individual.Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu Negarayang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yangdahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semulabertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah banksecara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak;artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapunjuga. Namun perkembangan sehubungan dengankeadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutamayang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan dibidang money laundrying, dan kebutuhan akan adanyastabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telahmenimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaranterhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Berdasarkan Perpu No. 1 tahun 2017 Ditjen Pajak dapat mengakses rahasia bank, rekening nasabah di atas US$ 250.000 (atau setara dengan Rp 3.250.000.000, kurs US$ 1= Rp 13.300, kebijakan ini sejalan dengan aturan AEOI (Automatic Exchange of Financial Account Information). Dengan dikeluarkannya Perpu No. 1 tahun 2017 ini maka bank harus membuka akses data nasabah kepada aparat negara dengan tujuan pemeriksaan.Tujuan perpu No. 1 tahun 2017 adalah menciptakan transparansi finansial dan mendukung perpajakan.