Public trust dan social license to operate merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan industri perbankan di tengah dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin cepat serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap perilaku dan tanggung jawab lembaga keuangan. Di era keterbukaan informasi dan media digital, kepercayaan publik terhadap bank tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, integritas dalam pengambilan keputusan bisnis, kualitas layanan kepada nasabah, serta sensitivitas bank dalam merespons isu-isu sosial, lingkungan, dan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas. Ketika kepercayaan publik terjaga, bank memperoleh legitimasi sosial yang memungkinkan operasional dan pertumbuhan bisnis berjalan secara berkelanjutan; sebaliknya, erosi kepercayaan publik dapat memicu risiko reputasi, tekanan regulator, penurunan loyalitas nasabah, hingga tantangan terhadap keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep public trust dan social license to operate menjadi semakin krusial bagi insan perbankan, khususnya fungsi Corporate Secretary dan Humas yang berperan sebagai garda terdepan dalam komunikasi dan pengelolaan reputasi perusahaan. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara tata kelola, etika bisnis, komunikasi publik, pengelolaan risiko reputasi, serta implementasi prinsip ESG, bank diharapkan mampu membangun hubungan yang saling percaya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan perspektif strategis dan praktis agar mampu mengantisipasi potensi krisis kepercayaan, mengelola ekspektasi publik secara efektif, serta memperkuat social license to operate sebagai aset tidak berwujud yang bernilai strategis dalam menghadapi tantangan industri perbankan menuju tahun 2026 dan seterusnya.