Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta implikasinya terhadap posisi dan kepentingan bank sebagai kreditur. Dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, meningkatnya tekanan likuiditas debitur, serta dinamika sektor usaha yang cepat berubah, risiko permohonan pailit maupun PKPU terhadap debitur bank semakin tinggi. Situasi ini menuntut bank untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai hak, kewajiban, serta strategi hukum yang dapat ditempuh guna meminimalkan potensi kerugian dan melindungi kualitas aset. Pelatihan ini akan membahas secara sistematis kerangka hukum kepailitan dan PKPU, termasuk posisi bank sebagai kreditur separatis, preferen, maupun konkuren. Selain membahas aspek regulatif dan prosedural, pelatihan ini juga menitikberatkan pada strategi praktis perlindungan kepentingan bank dalam setiap tahapan proses kepailitan dan PKPU. Peserta akan diajak memahami langkah-langkah strategis sejak tahap awal indikasi kesulitan keuangan debitur, penyusunan tagihan, verifikasi piutang, hingga strategi voting dalam proses PKPU dan eksekusi hak jaminan. Melalui pembahasan studi kasus dan praktik terbaik, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengambil keputusan hukum yang tepat, berkoordinasi dengan unit bisnis dan remedial, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan recovery dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.