Perkembangan pesat teknologi keuangan (financial technology) dan munculnya aset digital seperti kripto, tokenisasi aset, stablecoin, dan Central Bank Digital Currency (CBDC) telah mengubah lanskap industri keuangan global secara signifikan. Inovasi ini menghadirkan peluang baru bagi lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk mengembangkan layanan berbasis digital asset dan blockchain yang efisien, transparan, dan inklusif. Namun, di sisi lain, dinamika tersebut menimbulkan tantangan serius terhadap kerangka regulasi, sistem pengawasan, serta fungsi kepatuhan bank yang harus memastikan seluruh aktivitas terkait aset digital tetap berada dalam koridor hukum, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kerangka regulasi nasional dan internasional yang mengatur aset digital, sekaligus menyiapkan peserta agar mampu merumuskan kebijakan internal, prosedur due diligence, serta mekanisme pengawasan transaksi digital secara efektif, selaras dengan peraturan OJK, Bank Indonesia, Bappebti, dan PPATK.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan mempelajari keterkaitan antara inovasi teknologi blockchain dan kewajiban kepatuhan dalam industri perbankan, termasuk risiko hukum, risiko reputasi, serta risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat timbul dari penggunaan aset digital. Pelatihan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek regulasi dan pengawasan, tetapi juga pada strategi adaptasi institusi perbankan dalam menghadapi transformasi ekonomi digital yang terdesentralisasi. Melalui studi kasus aktual, analisis regulasi lintas negara, serta simulasi kebijakan kepatuhan untuk produk berbasis kripto dan aset digital, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi integrasi teknologi ini dalam ekosistem keuangan yang lebih luas, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas tetap mematuhi prinsip governance, risk, and compliance (GRC) yang baik serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.