Perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya penggunaan aset digital dan kripto telah menghadirkan peluang baru dalam sistem keuangan, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Transaksi yang bersifat lintas batas, anonim, serta berbasis teknologi blockchain dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal.

Dalam konteks pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) menjadi kewajiban bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta didukung oleh kebijakan dan pengawasan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selain itu, penerapan Program Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) juga menjadi bagian penting dalam kerangka pengendalian risiko keuangan global.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan aset digital seperti Bitcoin dan berbagai jenis cryptocurrency lainnya, lembaga keuangan perlu memperkuat pemahaman mengenai potensi risiko pencucian uang melalui aset digital serta meningkatkan sistem pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan regulasi APU-PPT dan PPPSPM, risiko pencucian uang pada transaksi aset digital, serta strategi mitigasi risiko yang perlu diterapkan oleh lembaga keuangan untuk menjaga integritas sistem keuangan.