Transformasi digital di industri perbankan telah mendorong penggunaan kontrak elektronik, persetujuan online, serta tanda tangan digital dalam hampir seluruh siklus layanan, mulai dari pembukaan rekening, perjanjian kredit, pembiayaan digital, hingga kerja sama dengan fintech dan mitra strategis. Perubahan ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, namun sekaligus menimbulkan tantangan hukum baru terkait keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi. Dalam konteks regulasi nasional yang mengatur transaksi elektronik dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Divisi Hukum perbankan dituntut memahami secara mendalam aspek legalitas, risiko, serta standar kepatuhan yang melekat pada penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik.
Selain isu keabsahan, tantangan utama lainnya adalah pembuktian di pengadilan ketika terjadi sengketa dengan nasabah atau mitra bisnis. Bank harus mampu memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara atau lebih kuat dibanding dokumen konvensional, termasuk aspek autentikasi, integritas dokumen, non-repudiation, serta chain of custody data elektronik. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum kontrak elektronik, jenis dan validitas tanda tangan digital, serta strategi pembuktian dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Dengan pendekatan berbasis studi kasus, analisis putusan pengadilan, dan diskusi praktik terbaik, peserta akan mampu memitigasi risiko hukum sekaligus memperkuat posisi bank dalam menghadapi potensi sengketa di era digital 2026.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
1. Dasar Hukum Transaksi & Dokumen Elektronik
Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik
2. Tanda Tangan Elektronik & Digital Signature
3. Legal Drafting Kontrak Elektronik Perbankan
4. Risk Mapping & Internal Control
5. Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan
6. Studi Kasus Sengketa Kontrak Elektronik
7. Strategi Litigasi & Non-Litigasi
8. Best Practice & Readiness 2026