Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, mendalam, dan terstruktur mengenai aspek hukum yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan Direksi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam konteks industri perbankan yang memiliki tingkat regulasi dan pengawasan yang tinggi. RUPS dan Direksi sebagai organ utama perseroan memiliki kewenangan strategis yang berdampak langsung terhadap arah kebijakan, keberlangsungan usaha, serta kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, hingga pendokumentasian, wajib dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum penyelenggaraan RUPS, ruang lingkup serta batasan kewenangan Direksi, mekanisme pengambilan keputusan yang sah dan mengikat secara hukum, serta berbagai potensi risiko hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur, kelemahan dalam pengambilan keputusan, maupun adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas secara mendalam praktik terbaik (best practices) dalam penyusunan risalah RUPS, keputusan Direksi, dan berbagai dokumen hukum pendukung lainnya, termasuk peran strategis Divisi Hukum dalam melakukan review, mitigasi risiko, dan pemberian perlindungan hukum, sehingga bank, Direksi, dan pemegang saham dapat terlindungi dari potensi sengketa, sanksi regulator, maupun risiko hukum lainnya di kemudian hari.