Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan tonggak penting dalam reformasi sektor jasa keuangan Indonesia. Sebagai produk legislasi strategis, UU ini tidak hanya menyempurnakan berbagai ketentuan dalam peraturan sebelumnya seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan UU OJK, tetapi juga memperluas cakupan pengaturan ke sektor-sektor yang belum diatur secara komprehensif, seperti keuangan digital, koperasi simpan pinjam, dan pengelolaan data keuangan. Bagi sektor perbankan, UU P2SK membawa sejumlah perubahan mendasar, antara lain dalam aspek kelembagaan, perizinan, pengawasan, manajemen risiko, tata kelola, serta integrasi ekosistem keuangan digital yang membutuhkan pemahaman baru dan penyesuaian kebijakan internal secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum, kepatuhan, manajemen risiko, perencana strategis, serta pejabat eksekutif bank untuk memahami isi UU ini secara komprehensif beserta regulasi turunannya yang mulai diberlakukan secara bertahap oleh otoritas terkait.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan terstruktur mengenai substansi UU P2SK, kerangka regulasi turunannya (baik dari OJK, BI, maupun LPS), serta dampaknya terhadap operasional, kebijakan, dan strategi bank ke depan. Peserta akan dibimbing untuk memahami pasal-pasal krusial yang berdampak langsung pada sektor perbankan, termasuk ketentuan tentang konsolidasi pengawasan, kewenangan OJK, kewajiban kepatuhan data dan IT, perlindungan konsumen, hingga aspek perizinan dan struktur organisasi bank. Selain itu, pelatihan juga membahas peran aktif yang harus dimainkan oleh bank dalam merespons dinamika regulasi lanjutan, seperti penyusunan peraturan pelaksana (POJK), serta penguatan fungsi legal dan compliance dalam mendukung transformasi kelembagaan. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta juga akan mengevaluasi kesiapan internal bank terhadap penerapan UU P2SK dan regulasi turunannya, serta menyusun strategi implementasi yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dan penguatan governance.