 Latar Belakang dan Tujuan UU P2SK 
- Dinamika reformasi sektor keuangan 
- Tantangan stabilitas sistem keuangan 
- Tujuan penguatan sektor keuangan nasional 
- Ruang lingkup pengaturan dalam UU P2SK 
 Perubahan Struktur Pengawasan dan Kewenangan Regulator 
- Penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan 
- Koordinasi dengan Bank Indonesia 
- Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam resolusi bank 
- Mekanisme pengawasan terintegrasi 
- Stabilitas sistem keuangan dan KSSK 
 Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bank 
- Penegasan prinsip kehati-hatian 
- Penguatan governance dan fit & proper test 
- Pengaturan konglomerasi keuangan 
- Pengendalian risiko terintegrasi 
- Peningkatan transparansi dan pelaporan 
 Permodalan, Likuiditas, dan Kesehatan Bank 
- Penguatan ketentuan permodalan 
- Buffer modal dan ketahanan likuiditas 
- Pengawasan berbasis risiko (Risk Based Supervision) 
- Penilaian tingkat kesehatan bank 
 Resolusi dan Penanganan Bank Bermasalah 
- Skema penanganan bank dalam pengawasan khusus 
- Mekanisme resolusi bank 
- Peran LPS dalam penyelamatan dan likuidasi 
- Bail-in dan opsi restrukturisasi 
- Dampak terhadap pemegang saham dan kreditur 
 Perlindungan Konsumen dan Transparansi 
- Penguatan perlindungan nasabah 
- Transparansi produk dan risiko 
- Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan 
- Tanggung jawab hukum bank terhadap konsumen 
 Dampak UU P2SK terhadap Kebijakan Internal Bank 
- Review kebijakan dan SOP internal 
- Penyesuaian struktur organisasi 
- Harmonisasi kebijakan kredit dan manajemen risiko 
- Roadmap implementasi internal 
- Identifikasi gap analysis kepatuhan 
 Studi Kasus dan Diskusi Implementasi 
- Studi kasus perubahan kebijakan internal bank 
- Analisis implikasi hukum terhadap keputusan direksi