Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) merupakan kewajiban bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menjaga integritas sistem keuangan serta mencegah penyalahgunaan produk dan layanan keuangan untuk kegiatan ilegal. Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan reputasi lembaga, tetapi juga dapat menimbulkan risiko operasional dan risiko kepatuhan yang signifikan apabila tidak dikelola dengan baik.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, regulasi, serta praktik penerapan APU-PPT dalam operasional lembaga jasa keuangan. Peserta akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi potensi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta bagaimana mengintegrasikan pengendalian risiko tersebut dalam sistem manajemen risiko operasional dan kepatuhan.

Pelatihan ini juga membahas ketentuan regulator yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selain itu, peserta akan memahami penerapan kebijakan APU-PPT sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta mampu memahami konsep APU-PPT secara menyeluruh serta menerapkan sistem pengendalian yang efektif dalam mencegah terjadinya risiko operasional dan risiko kepatuhan di lembaga jasa keuangan.