Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi utama perbankan yang sekaligus memiliki risiko hukum yang tinggi, terutama ketika terjadi wanprestasi, penurunan kualitas kredit, sengketa, maupun kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Kekuatan posisi hukum bank sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis legal, struktur dan klausul perjanjian kredit, kelengkapan dokumentasi, keabsahan serta pengikatan agunan, pemenuhan aspek hukum pemberian kredit, dan ketepatan langkah penyelesaian ketika kredit mulai bermasalah. Oleh karena itu, fungsi Legal, Kredit, Recovery, dan Risk Management perlu memiliki pemahaman yang terintegrasi agar proses pemberian kredit tidak hanya memenuhi aspek bisnis dan risiko, tetapi juga memiliki legal enforceability yang kuat. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan aspek hukum kredit sejak tahap legal review, credit documentation, pengikatan agunan, monitoring covenant, identifikasi wanprestasi, hingga penanganan kredit bermasalah/NPL.

Pelatihan Perjanjian Kredit, Agunan, Wanprestasi & Recovery NPL menggunakan pendekatan berbasis kasus untuk membantu peserta mengidentifikasi kelemahan hukum yang sering muncul dalam dokumentasi kredit serta menentukan strategi mitigasinya. Peserta akan mempelajari teknik melakukan legal review terhadap perjanjian kredit, menyusun klausul protektif bagi bank, melakukan due diligence dan pengikatan agunan, memahami konsekuensi wanprestasi, serta memilih strategi restrukturisasi, penagihan, penyelesaian secara musyawarah, maupun jalur hukum sesuai karakteristik kasus. Selain itu, pelatihan membahas bagaimana menjaga legal position bank selama proses recovery, termasuk pengelolaan bukti dan dokumen, koordinasi dengan pihak terkait, serta strategi menghadapi potensi sengketa. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu memperkuat kualitas dokumentasi kredit sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian NPL secara legal, prudent, terukur, dan berorientasi pada recovery.