Perkembangan regulasi perbankan yang semakin dinamis, akselerasi digitalisasi layanan keuangan, meningkatnya kasus scam, digital fraud, cyber attack, data breach, dan sengketa transaksi elektronik membuat fungsi Legal perbankan perlu beradaptasi dari pendekatan yang semata-mata bersifat administratif menjadi fungsi yang mampu mengantisipasi dan memitigasi risiko hukum secara strategis. Bank harus mampu memahami perubahan ketentuan OJK dan BI serta menerjemahkannya ke dalam kebijakan internal, perjanjian, proses bisnis, produk digital, pengelolaan data, hubungan dengan pihak ketiga, dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, perkembangan pengaturan seperti PBI No. 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran yang mulai berlaku 31 Maret 2026 memperkuat aspek tata kelola, manajemen risiko, data dan informasi, keamanan sistem informasi, pelindungan konsumen, serta market conduct dalam industri sistem pembayaran.

Pelatihan Menghadapi Perubahan Regulasi OJK, BI & Risiko Hukum Digital dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta dalam mengidentifikasi dampak perubahan regulasi terhadap aktivitas perbankan sekaligus membangun strategi legal regulatory compliance yang adaptif. Materi mengintegrasikan regulatory update dengan digital banking legal risk, cyber incident, data privacy, digital fraud, electronic transactions, customer liability, third-party/vendor risk, contract management, dan dispute handling. Peserta akan berlatih melakukan regulatory impact assessment, mengidentifikasi legal red flags, mengevaluasi kelemahan kontrak dan proses bisnis digital, serta menyusun langkah mitigasi apabila terjadi pelanggaran, fraud, data breach, maupun sengketa dengan nasabah. Dengan pendekatan studi kasus perbankan, pelatihan diarahkan agar fungsi Legal mampu menjadi strategic advisor bagi bisnis dan manajemen dalam menghadapi perubahan regulasi dan risiko hukum digital.