Transformasi digital perbankan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperluas legal exposure bank terhadap cyber attack, data breach, digital fraud, unauthorized transaction, penyalahgunaan data nasabah, serta insiden keamanan informasi. Bagi fungsi Legal, tantangannya bukan hanya memahami aspek teknis serangan siber, tetapi menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab, liability, kewajiban pemberitahuan, pembuktian, dan langkah hukum ketika insiden terjadi. Relevansi tema ini semakin kuat dengan berlakunya PADK OJK No. 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sejak 1 Maret 2026, yang mengatur antara lain tata kelola TI, manajemen risiko TI, penyedia jasa TI, keamanan informasi, serta aspek data. Di sisi lain, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan penting dalam pemrosesan dan pelindungan data pribadi.

Pelatihan Cyber Law & Data Protection for Banking: Aspek Hukum Cyber Attack, Data Breach & Digital Fraud Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada Divisi Legal mengenai kerangka hukum dan strategi penanganan insiden digital secara end-to-end. Peserta akan mempelajari hubungan antara Cyber Law, UU PDP, regulasi OJK/BI, rahasia bank, perlindungan konsumen, electronic transaction, digital evidence, fraud, dan liability bank, sekaligus memahami bagaimana Legal berkoordinasi dengan IT, Information Security, Risk Management, Compliance, Fraud Management, Corporate Secretary, dan manajemen. Perkembangan regulasi BI juga perlu diperhatikan, termasuk PBI No. 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, yang berlaku pada 2026 dan memperkuat kerangka pelindungan konsumen dalam lingkup BI. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta diarahkan untuk mampu melakukan legal assessment, incident response review, liability assessment, legal documentation, regulatory response, dan recovery strategy ketika bank menghadapi cyber attack, data breach, atau digital fraud.