Pengadaan Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Eskternal

Pengadaan Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Eskternal

Pengadaan Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Eskternal

03 - 04 September 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meninggatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara

Materi

1. Pendahuluan

  • Pengantar tentang pentingnya pemahaman aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa.
  • Tujuan dan manfaat pelatihan.
  • Undang-Undang dan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Pengenalan undang-undang dan peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di negara tertentu.
  • Persyaratan umum yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan.
  • Penjelasan tentang peraturan dan kebijakan terkait yang relevan.

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

  • Tahapan pengadaan barang dan jasa, termasuk pengumuman lelang, seleksi penyedia, evaluasi penawaran, dan pembuatan kontrak.
  • Persyaratan hukum yang harus diperhatikan dalam setiap tahap proses pengadaan.
  • Praktik terbaik dalam pelaksanaan setiap tahapan pengadaan.

3. Persyaratan Kualifikasi Peserta Lelang

  • Ketentuan hukum yang mengatur persyaratan kualifikasi peserta lelang.
  • Prosedur verifikasi kualifikasi peserta.
  • Mengidentifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

4. Pembuatan Kontrak

  • Prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak pengadaan.
  • Isi dan ketentuan yang harus dimasukkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.
  • Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan.
  • Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  • Tanggung jawab hukum penyedia barang dan jasa.
  • Tanggung jawab hukum pihak yang memesan atau mengatur pengadaan.

5. Konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran kontrak.

  • Etika dan Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  • Etika dan integritas dalam pengadaan.
  • Pencegahan korupsi dan tindakan terkait dalam pengadaan.
  • Konflik kepentingan dan tata kelola yang baik.
  • Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  • Mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan.
  • Mediasi, arbitrase, dan proses penyelesaian sengketa lainnya.
  • Pemahaman tentang prosedur dan langkah-langkah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

6. Pengadaan barang dan jasa dalam sudut pandang kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

Peserta

  • Legal / Hukum
  • Procurement / Pengadaan
  • Compliance / Kepatuhan
  • Contract Management
  • Internal Audit

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan