Implementasi Coretax DJP membawa perubahan penting dalam proses administrasi dan pelaporan perpajakan, termasuk kebutuhan bank untuk memastikan kesiapan data, integrasi proses bisnis, validasi transaksi, serta konsistensi antara pencatatan akuntansi dan data perpajakan. Bagi industri perbankan, kompleksitas transaksi seperti pendapatan bunga, provisi dan komisi, deposito, jasa perbankan, transaksi dengan vendor, pemotongan/pemungutan pajak, serta transaksi Treasury membutuhkan mekanisme tax data management dan reconciliation yang lebih terstruktur. Perbedaan antara data Core Banking, General Ledger (GL), sistem pajak, bukti potong, faktur pajak, dan SPT dapat menimbulkan discrepancy serta meningkatkan tax compliance risk. Oleh karena itu, fungsi Accounting, Tax, Finance, dan unit terkait perlu memahami perubahan proses kerja dalam ekosistem Coretax sekaligus mampu melakukan validasi dan rekonsiliasi data secara end-to-end.

Pelatihan Coretax DJP for Banking: Implementasi, Rekonsiliasi & Strategi Tax Compliance Perbankan 2026 dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan administrasi perpajakan perbankan dalam ekosistem Coretax, dengan penekanan pada data readiness, tax mapping, withholding tax, PPN, rekonsiliasi GL dan data pajak, pelaporan, monitoring, serta tax control. Peserta akan mempelajari bagaimana memetakan aliran data dari transaksi bank hingga pelaporan pajak, mengidentifikasi potensi mismatch, melakukan reconciliation dan validation, serta membangun kontrol untuk mengurangi kesalahan pelaporan. Melalui studi kasus dan workshop, peserta akan berlatih menyusun Tax Data Mapping, Reconciliation Working Paper, Tax Control Checklist, Exception Analysis, dan Tax Compliance Improvement Plan, sehingga implementasi Coretax dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, efisiensi, dan kesiapan bank dalam menghadapi pemeriksaan pajak.