Seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi, transformasi digital, inovasi produk dan layanan perbankan, serta ekspektasi regulator terhadap penerapan tata kelola yang baik, Divisi Hukum dan fungsi kepatuhan dituntut untuk berperan lebih strategis dalam mendukung keberlangsungan bisnis bank. Fungsi hukum tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum atau penyusunan kontrak, tetapi juga harus mampu membangun sistem Enterprise Legal Governance yang terintegrasi dengan manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, corporate governance, dan strategi bisnis organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, kebijakan, pengambilan keputusan, dan inovasi bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi sektor jasa keuangan, standar etika, serta prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di sisi lain, meningkatnya risiko hukum, kepatuhan, sanksi regulator, sengketa bisnis, keamanan data, penggunaan Artificial Intelligence (AI), dan tuntutan transparansi menjadikan penguatan tata kelola hukum sebagai kebutuhan utama bagi industri perbankan.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan Enterprise Legal Governance & Compliance Management yang terintegrasi dalam industri perbankan. Peserta akan mempelajari kerangka tata kelola hukum, manajemen kepatuhan berbasis risiko, pengelolaan kebijakan dan dokumen hukum, mekanisme legal risk assessment, integrasi fungsi hukum dengan Enterprise Risk Management (ERM), serta penguatan budaya kepatuhan di seluruh organisasi. Selain itu, pelatihan membahas pemanfaatan teknologi hukum (legal technology), pengelolaan kontrak secara digital, pengawasan kepatuhan, pengukuran efektivitas fungsi hukum, serta strategi membangun kolaborasi antara Divisi Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal, dan unit bisnis. Melalui studi kasus industri perbankan, diskusi interaktif, simulasi identifikasi risiko hukum, dan workshop penyusunan Enterprise Legal Governance Framework, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola hukum, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan risiko hukum, serta mendukung transformasi bisnis yang aman, adaptif, dan berkelanjutan.