Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan komponen penting dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, seiring dinamika ekonomi dan regulasi yang semakin kompleks, industri BPR/BPRS menghadapi berbagai tantangan, seperti peningkatan persaingan, keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, dan kualitas tata kelola. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024–2027. Roadmap ini bertujuan untuk mendorong BPR/BPRS menjadi lembaga keuangan yang sehat, kompetitif, dan mampu bertahan di tengah transformasi digital dan tekanan industri. Melalui roadmap ini, OJK menekankan lima pilar utama: Penguatan struktur dan ketahanan industri, Penguatan daya saing, Akselerasi digitalisasi, Penguatan peran BPR/BPRS terhadap wilayah operasional, dan Penguatan peran pengawasan dan regulasi. Namun, untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan efektif, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dan dampaknya terhadap struktur dan daya saing industri BPR & BPRS di berbagai daerah.