Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum pidana nasional, termasuk implikasinya terhadap sektor perbankan dan industri pembiayaan multifinance. KUHP Baru memperkenalkan berbagai ketentuan baru terkait pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korporasi, pemufakatan jahat, penyertaan, pemalsuan, penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana berbasis teknologi yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perkreditan dan pembiayaan.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum pidana dalam aktivitas kredit perbankan dan pembiayaan multifinance berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Program ini membahas bagaimana potensi tindak pidana dapat muncul dalam proses analisa kredit, pencairan pembiayaan, pengikatan jaminan, restrukturisasi, penagihan, hingga penyelesaian kredit bermasalah.

Peserta akan mempelajari bentuk-bentuk tindak pidana yang sering muncul dalam praktik perbankan dan multifinance, seperti fraud kredit, pemalsuan dokumen, penggelapan agunan, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korporasi, insider fraud, pencucian uang, hingga cyber fraud dalam digital financing. Selain itu, pelatihan juga membahas pertanggungjawaban pidana direksi, komisaris, pegawai bank, debitur, pihak ketiga, serta mekanisme mitigasi risiko hukum pidana dalam aktivitas bisnis pembiayaan.

Melalui studi kasus, analisis putusan, dan simulasi penanganan perkara, peserta diharapkan mampu memahami implikasi KUHP Baru terhadap industri jasa keuangan serta mampu memperkuat sistem pengendalian, kepatuhan, dan mitigasi risiko hukum pidana di lingkungan perbankan dan multifinance. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditetapkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. KUHP baru ini juga memperluas pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dan korporasi sebagai subjek hukum pidana.