Transformasi digital di sektor perbankan telah mengubah secara fundamental cara bank beroperasi, berinovasi, dan melayani nasabah. Namun, di balik peluang besar digitalisasi tersebut, terdapat tantangan serius di sisi hukum dan tata kelola perizinan produk perbankan, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan regulasi lain yang terus berkembang seiring inovasi teknologi finansial.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu praktisi hukum, kepatuhan, dan perencana strategis di sektor perbankan memahami aspek hukum dan tata kelola perizinan dalam implementasi strategi transformasi digital banking. Peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kerangka regulasi digital banking, proses pengajuan dan persetujuan produk baru, pengelolaan risiko hukum, serta praktik terbaik dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepatuhan regulasi.
Dengan pendekatan strategis dan praktis, pelatihan ini akan mengulas hubungan antara inovasi digital (seperti digital onboarding, open banking, API services, dan digital lending) dengan prinsip-prinsip governance, risk & compliance (GRC). Peserta juga akan diajak menganalisis studi kasus implementasi produk digital perbankan di Indonesia, serta memahami langkah-langkah mitigasi risiko hukum dan reputasi.
Tujuan
- Memahami kerangka hukum dan kebijakan regulasi terkait transformasi digital perbankan.
- Mengidentifikasi aspek legal yang harus dipenuhi dalam inovasi produk dan layanan digital bank.
- Menyusun dan mengelola tata kelola perizinan produk digital secara sistematis sesuai ketentuan OJK dan BI.
- Mengelola risiko hukum dan kepatuhan dalam penerapan teknologi digital banking.
- Menerapkan prinsip legal governance dan compliance oversight dalam strategi transformasi digital bank.
Materi Pokok
- Lanskap Transformasi Digital di Industri Perbankan
- Tren global dan nasional transformasi digital perbankan
- Peta jalan (roadmap) digital banking Indonesia menurut OJK
- Tantangan hukum dan regulasi dalam inovasi perbankan digital
- Kerangka Regulasi Digital Banking dan Produk Inovatif
- Ketentuan OJK terkait penyelenggaraan bank digital
- Keterkaitan dengan regulasi BI: sistem pembayaran, uang elektronik, dan open API
- Hubungan antara digital banking dan fintech dalam konteks hukum Indonesia
- Aspek Hukum dan Kepatuhan dalam Inovasi Produk Digital Bank
- Legalitas digital onboarding dan e-KYC
- Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi nasabah
- Ketentuan hukum mengenai digital signature dan electronic contract
- Risiko hukum dalam kerja sama dengan pihak ketiga (outsourcing, vendor, fintech partner)
- Tata Kelola Perizinan Produk dan Strategi Implementasi
- Proses dan tahapan pengajuan izin produk kepada OJK/BI
- Penilaian kelayakan produk baru (fit & proper requirements)
- Penyusunan dokumen hukum dan legal opinion dalam pengajuan izin
- Peran fungsi hukum dan kepatuhan dalam pengawasan berkelanjutan
- Integrasi Legal Governance, Risk, & Compliance (GRC)
- Penerapan prinsip GRC dalam transformasi digital banking
- Mekanisme pengawasan internal dan compliance monitoring framework
- Audit kepatuhan dan pengendalian risiko inovasi digital
- Manajemen Risiko Hukum dan Reputasi dalam Digital Banking
- Identifikasi risiko hukum dari produk digital
- Mitigasi potensi pelanggaran regulasi dan sengketa dengan konsumen
- Strategi komunikasi hukum dan pelaporan kepada regulator
- Studi Kasus & Diskusi
- Analisis kasus kegagalan kepatuhan produk digital bank
- Evaluasi risiko hukum dalam pengembangan produk digital perbankan
- Simulasi penyusunan regulatory approval plan untuk produk digital baru
