Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, mendalam, dan terstruktur mengenai aspek hukum yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan Direksi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam konteks industri perbankan yang memiliki tingkat regulasi dan pengawasan yang tinggi. RUPS dan Direksi sebagai organ utama perseroan memiliki kewenangan strategis yang berdampak langsung terhadap arah kebijakan, keberlangsungan usaha, serta kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Oleh karena itu, setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, hingga pendokumentasian, wajib dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum penyelenggaraan RUPS, ruang lingkup serta batasan kewenangan Direksi, mekanisme pengambilan keputusan yang sah dan mengikat secara hukum, serta berbagai potensi risiko hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur, kelemahan dalam pengambilan keputusan, maupun adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, pelatihan ini juga membahas praktik terbaik dalam penyusunan risalah RUPS, keputusan Direksi, dan dokumen hukum pendukung lainnya, termasuk peran strategis Divisi Hukum dalam melakukan review, mitigasi risiko, dan pemberian perlindungan hukum, sehingga bank, Direksi, dan pemegang saham dapat terlindungi dari potensi sengketa, sanksi regulator, maupun risiko hukum lainnya di kemudian hari.
TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Memahami dasar hukum, fungsi, dan kewenangan RUPS serta Direksi dalam perseroan, khususnya bank
- Mengidentifikasi prosedur hukum yang benar dalam penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan Direksi
- Menganalisis potensi risiko hukum yang timbul dari RUPS dan keputusan Direksi
- Menyusun dan mereview dokumen hukum terkait RUPS dan keputusan Direksi secara tepat dan sesuai ketentuan
- Mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui peran Divisi Hukum
MATERI POKOK
Hari Pertama
-
Kerangka Hukum RUPS dan Direksi
- Prinsip dasar hukum perseroan terbatas
- Kedudukan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris
- Regulasi khusus perbankan terkait RUPS dan Direksi
- Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
-
Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Jenis RUPS (RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa)
- Kewenangan dan batasan RUPS
- Prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS
- Kuorum, hak suara, dan pengambilan keputusan
- Aspek hukum RUPS elektronik (e-RUPS)
-
Dokumentasi dan Risalah RUPS
- Ketentuan hukum risalah RUPS
- Peran notaris dalam RUPS
- Validitas dan kekuatan pembuktian risalah RUPS
- Risiko hukum akibat cacat prosedur RUPS
Hari Kedua
-
Aspek Hukum Keputusan Direksi
- Kewenangan Direksi dan prinsip fiduciary duty
- Tanggung jawab hukum Direksi (perdata, pidana, dan administratif)
- Prinsip kehati-hatian (duty of care) dan itikad baik
- Batasan kewenangan Direksi berdasarkan anggaran dasar dan regulasi
-
Proses Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan Direksi
- Mekanisme rapat Direksi
- Keputusan Direksi kolektif dan individual
- Konflik kepentingan dalam keputusan Direksi
- Hubungan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris dan/atau RUPS
-
Peran Divisi Hukum dan Mitigasi Risiko
- Review hukum atas keputusan Direksi
- Penyusunan legal opinion terkait RUPS dan keputusan Direksi
- Manajemen risiko hukum dan perlindungan Direksi
- Studi kasus permasalahan hukum RUPS dan keputusan Direksi di perbankan
