Aspek Hukum Penawaran Obligasi oleh Bank

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah/panjang dan penguatan struktur permodalan, bank seringkali menggunakan instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif strategis. Namun, proses penawaran obligasi oleh bank tidak hanya melibatkan aspek keuangan dan teknis, tetapi juga kompleksitas aspek hukum yang mencakup regulasi sektor pasar modal dan perbankan sekaligus.

Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta dari sektor perbankan mengenai ketentuan hukum, perizinan, kewajiban kepatuhan, serta potensi risiko hukum dalam proses penerbitan obligasi.

Tujuan

• Menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur penawaran obligasi oleh bank
• Memberikan pemahaman tentang tahapan hukum dan dokumen legal yang wajib dipenuhi dalam penawaran obligasi.
• Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab hukum dari pihak-pihak terkait, termasuk emiten, penjamin emisi, dan wali amanat.
• Meningkatkan kesiapan praktis tim legal, treasury, dan compliance dalam mengelola aspek hukum penerbitan obligasi.

Materi Pokok

1. Sesi 1: Pengantar Obligasi dan Fungsinya dalam Sektor Perbankan
   • Definisi dan karakteristik obligasi perbankan
   • Tujuan penerbitan obligasi oleh bank:
     • Pendanaan jangka menengah/panjang
     • Pemenuhan modal inti dan tambahan (AT1, Tier 2)
   • Jenis obligasi yang biasa diterbitkan bank:
     • Obligasi konvensional
     • Subordinated Bonds (Obligasi Subordinasi)
     • Sustainable Bonds / Green Bonds
     • Obligasi Berkelanjutan (Shelf-Registered Bonds)
2. Sesi 2: Regulasi dan Perizinan
   • Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
   • Peraturan OJK terkait penawaran umum (POJK No. 30/POJK.04/2015 dan turunannya)
   • Peraturan OJK terkait dengan penawaran surat Obligasi POJK Nomor 29/2023
   • POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan peran subordinated bonds
   • Peraturan OJK terkait permodalan bank (untuk Tier 2 capital)
   • Persetujuan internal (Dewan Komisaris dan RUPS) dan izin dari OJK
   • Persyaratan dari Bank Indonesia (jika terkait sistemik/moneter)
3. Sesi 3: Prosedur Penawaran Obligasi oleh Bank
   • Penyusunan dokumen:
     • Prospektus
     • Akta Penerbitan
     • Surat Pernyataan Kesiapan
     • Proses pendaftaran ke OJK
     • Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
     • Penunjukan profesi dan lembaga penunjang pasar modal (KAP, Notaris, Konsultan Hukum, Wali Amanat, dan Penjamin Emisi)
     • Rekomendasi BI (jika dibutuhkan, tergantung jenis obligasi)
4. Sesi 4: Aspek Hukum dan Dokumen Penting
   • Review dokumen legal utama:
     • Prospektus Ringkas & Lengkap
     • Trustee Agreement (Perjanjian Wali Amanat)
     • Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement)
     • Surat Pernyataan dan Representasi Bank sebagai Emiten
     • Klausul penting dalam obligasi subordinasi (non-call, loss absorption, dan lain-lain)
5. Sesi 5: Kewajiban Kepatuhan dan Pengungkapan
   • Kewajiban keterbukaan informasi (laporan berkala, fakta material)
   • Perlindungan investor dan pengendalian risiko hukum
   • Manajemen konflik kepentingan dalam penawaran umum
   • Akuntabilitas direksi dan dewan komisaris
6. Sesi 6: Studi Kasus Perbankan