Lelang secara umum merupakan penjualan di muka umum yang dipimpin oleh pejabat
lelang dengan penawaran harga secara terbuka (lisan) atau tertutup (tertulis), didahului
dengan pengumuman lelang dan dilakukan pada saat serta tempat yang telah ditentukan.
Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan melalui lelang berdasarkan parate eksekusi
Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 untuk mempercepat pelunasan piutang
ketika debitor wanprestasi. Meskipun didukung PMK No.40/PMK.07/2006 dan Perdirjen
PER-02/PL/2006, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala.
Dibandingkan lelang eksekusi jaminan dengan hak tanggungan, lelang eksekusi dengan
jaminan fidusia dan hipotik kurang populer digunakan karena jumlah pengikatan jaminan lebih
sedikit dan adanya kendala implementasi. Permasalahan umumnya timbul dari pihak ketiga
atau ketidakjelasan objek jaminan. Dalam pengalihan objek jaminan, diperlukan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau sertifikat yang dibuat di hadapan pejabat
berwenang.
Tujuan
- Memahami landasan hukum dan pengaturan lelang hak tanggungan & fidusia dalam UU.
- Mengetahui hak & kewajiban pemohon lelang agar tidak ada pihak dirugikan.
- Membedakan proses & pelaksanaan lelang hak tanggungan dan fidusia.
- Menentukan cara yang tepat dalam eksekusi jaminan melalui lelang.
- Menganalisis kendala dan permasalahan hukum lelang eksekusi hak tanggungan & fidusia.
Materi Pokok
- Konsep Dasar Lelang Hak Tanggungan & Fidusia
- Ketentuan Lelang berdasarkan UU No.4/1996 (UUHT) & UU No.42/1999 (Jaminan Fidusia)
- Syarat Obyek Lelang yang Diikat dengan Hak Tanggungan & Fidusia
- Pihak-pihak dalam Lelang serta Hak & Kewajibannya
- Strategi Eksekusi Lelang Hak Tanggungan & Fidusia
- Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL & Balai Lelang Swasta
- Kewenangan Pejabat Lelang dalam Pelaksanaan Lelang
- Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan & Fidusia
- Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri dalam Lelang Hak Tanggungan & Fidusia
- Kendala & Permasalahan Hukum Lelang Eksekusi
- Perlawanan Pihak Ketiga atas Rencana Lelang
- Kontroversi Pasal 6 UUHT & Giat Eksekusi Pengadilan Negeri
