Analisis Kelayakan Kredit Pemerintah Daerah dan Pemahaman Regulasi Pembiayaan Daerah: Aspek Keuangan, Hukum, dan Fiskal

Pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan profesionalisme pegawai Divisi Kredit dalam melakukan analisis, evaluasi, serta pemrosesan pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerah agar senantiasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pembiayaan daerah bukan hanya menuntut kemampuan teknis dalam menghitung kelayakan kredit, tetapi juga menuntut pemahaman yang mendalam terhadap konteks fiskal daerah, kebijakan keuangan publik, serta aspek legal yang mengatur hubungan antara lembaga keuangan dan entitas pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan ini akan menguraikan secara mendalam seluruh tahapan analisis kelayakan kredit pemerintah daerah mulai dari tahap identifikasi kebutuhan pembiayaan daerah, pengumpulan dan penilaian data keuangan serta laporan realisasi APBD, analisis kemampuan fiskal daerah untuk menanggung beban pinjaman, hingga evaluasi aspek hukum dan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman. Selain itu, peserta juga akan dibekali pemahaman terkait tata cara dan mekanisme yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri, Kementerian Keuangan melalui peraturan pemerintah (PP), serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pedoman utama dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis analisis kelayakan kredit, tetapi juga menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam seluruh proses pembiayaan daerah. Peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai regulasi yang mengatur batasan penggunaan pinjaman daerah, proses persetujuan di tingkat pusat dan daerah, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada lembaga perbankan sebagai pemberi pinjaman. Melalui pendekatan pembelajaran interaktif yang memadukan paparan teori, pembahasan regulasi, diskusi kelompok, serta simulasi studi kasus berbasis situasi nyata, peserta diharapkan mampu menginternalisasi prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam setiap keputusan pembiayaan. Dengan demikian, hasil dari pelatihan ini tidak hanya berupa peningkatan kemampuan analisis kredit secara individu, tetapi juga penguatan tata kelola internal bank dalam mengelola portofolio pinjaman daerah secara lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan regional serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dan prosedur analisis kelayakan kredit pemerintah daerah dari sisi keuangan, hukum, dan fiskal.
• Membekali peserta dengan kemampuan untuk menilai risiko dan potensi keberlanjutan pembiayaan daerah berdasarkan data keuangan dan kebijakan fiskal daerah.
• Memastikan peserta memahami kerangka regulasi yang mengatur pinjaman daerah sesuai PP, Permendagri, dan ketentuan OJK.
• Mengembangkan kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan portofolio kredit pemerintah daerah.

Materi Pokok

• Hari 1 – Analisis Kelayakan Kredit Pemerintah Daerah
  • Konsep Dasar Pinjaman Pemerintah Daerah
    • Definisi, tujuan, dan jenis pinjaman daerah
    • Keterkaitan antara pinjaman daerah dan APBD
    • Peran bank sebagai lembaga pembiayaan pembangunan daerah
  • Analisis Keuangan Daerah
    • Identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD)
    • Analisis rasio keuangan untuk menilai kemampuan bayar
    • Evaluasi struktur belanja dan defisit daerah
    • Indikator kemampuan fiskal dan keberlanjutan pinjaman
  • Analisis Risiko Kredit Daerah
    • Risiko fiskal, hukum, dan politik dalam pinjaman daerah
    • Teknik mitigasi risiko dan penentuan limit kredit
    • Studi kasus analisis kelayakan pembiayaan daerah
• Hari 2 – Kerangka Regulasi dan Kepatuhan Pembiayaan Daerah
  • Kerangka Regulasi Pinjaman Pemerintah Daerah
    • PP No. 56/2018 tentang Pinjaman Daerah
    • Permendagri terkait prosedur pengajuan dan persetujuan pinjaman
    • Peran Kementerian Keuangan dan DPRD dalam persetujuan pinjaman
  • Ketentuan OJK dan Prinsip Prudential Banking
    • Ketentuan OJK tentang pembiayaan kepada entitas pemerintah daerah
    • Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko
    • Kewajiban pelaporan dan pengawasan bank terhadap portofolio kredit daerah
  • Aspek Hukum dan Kepatuhan dalam Pembiayaan Daerah
    • Tanggung jawab hukum bank dalam pemberian kredit daerah
    • Pengawasan internal dan audit kepatuhan terhadap peraturan
    • Implementasi tata kelola pembiayaan daerah yang transparan dan akuntabel
  • Diskusi & Simulasi Studi Kasus
    • Analisis studi kasus pinjaman daerah nyata
    • Simulasi penyusunan laporan analisis kelayakan kredit
    • Evaluasi akhir dan rekomendasi praktik terbaik (best practice)