POJK No. 12/2024 menekankan pentingnya implementasi sistem pengawasan internal yang kuat di seluruh lembaga jasa keuangan,
dengan tujuan menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta melindungi konsumen dan pemangku kepentingan
dari potensi kerugian akibat tindakan fraud. Lembaga jasa keuangan diwajibkan memiliki kebijakan dan strategi anti-fraud
komprehensif serta mekanisme pengawasan efektif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi fraud.
Tindak fraud dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana nasabah, penipuan melalui teknologi (cyber fraud),
hingga praktik korupsi dan kolusi. Strategi anti-fraud harus melibatkan sistem kontrol internal, pelatihan SDM, penggunaan
teknologi deteksi aktivitas mencurigakan, serta budaya organisasi yang transparan dan berintegritas.
Tujuan
- Membangun strategi anti-fraud yang komprehensif sesuai POJK No. 12/2024.
- Mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi tindakan fraud di lembaga jasa keuangan.
- Meningkatkan pemahaman tentang peran GRC (Governance, Risk, and Compliance) dalam pencegahan fraud.
- Mengimplementasikan teknologi dan digitalisasi untuk deteksi dan pencegahan fraud.
- Mengelola whistleblowing system secara efektif.
- Menyiapkan evaluasi dan pelaporan strategi anti-fraud.
Materi Pokok
- Pengantar Strategi Anti-Fraud dan Tren Fraud di Industri Jasa Keuangan
- Pilar Strategi Anti-Fraud dalam POJK No. 12 Tahun 2024
- GRC (Governance, Risk, and Compliance) dalam Strategi Anti-Fraud
- Teknologi dan Digitalisasi untuk Pencegahan dan Deteksi Fraud
- Perspektif Three Lines Model dalam Anti-Fraud Strategy
- Pengelolaan Whistleblowing System
- Evaluasi dan Pelaporan Strategi Anti-Fraud
- Workshop: Rancangan Implementasi Strategi Anti-Fraud
